pp no 55 tahun 2005. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi TA 2017 kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. pp no 55 tahun 2005

Detail Status Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Peraturan Pemerintah. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 2014. 2007 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal. Definisi Pemerintah Daerah juga digunakan di dalam. 9 Tahun 2015; PP No. Share the Post . 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. Peraturan Pemerintah (PP). 55, LL SETKAB : 116 HLM. 17 Tahun 2003, UU No. Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. 2005 No. 136, TLN No. 2005. 4515, LL SETNEG : 10 HLM. 4585, LL SETNEG : 11 HLM. 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. PP No. Peraturan Pemerintah (PP). 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; Mengingat : 1. 33 Tahun 2004; UU No. PP No. 1. Dengan diterbitkannya Perpres 36 tahun 2005, maka Keppres No. PP NO. 38 Tahun 2007; PP No. 127. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 123, TLN No. PP 9 Tahun 2021, PP 23 Tahun 2018, Pasal 10 PP 29 Tahun 2020, dan PP 30 Tahun 2020. TENTANG DATABASE PERATURAN. 79 Tahun 2005; PP No. 55, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Tahun Terbit. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 ahli yang relevan, misalnya,. Judul. 15 Thn 2012. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. Abstrak. Pasal 5 ayat (2) Undang. Hubungan Antar Peraturan. 2005 No. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun. 12 Tahun 2017, Perpres No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 55 TAHUN 2005. E. 28 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2004;UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pelaksanaan dari PP No 36 Th 2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 36 Th 2005 ttg Bangunan Gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan PP ini PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam. (PP) NO. 4 Tahun 2020. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 140, TLN No. Perwakilan. 109 Tahun 2000, PP No. PP No. Pasal 55: Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 1980, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. PP No. PMA No. View | PP No. 109 Taun 2000, PP No. Anatomi Regulasi Pendidikan ini TIDAK memuat: peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri; peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya pada satu tahun anggaran. 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Mengingat : 1. NOMOR 19 TAHUN 2005 . 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan. 2005 No. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang. 2005 No. 2005. 2005 No. 2005. Undang-undang Nomor 51 Prp. METADATA PERATURAN. 56, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan. 55 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. KURIKULUM MERDEKA. 34 Thn 2005"; Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tipe Dokumen. Semua Dokumen. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 2005 No. Nomor Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 33 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 120, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengembangan Sistem. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. Simpan Simpan PP No. 55. PP No. 2005 No. 58 Tahun 2005; 8. 23 Tahun 2005, PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 55 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502). Tipe Dokumen. 16 Tahun 2007, Permendagri No. 11 Tahun 2006; UU No. 2005 No. 23 Tahun 2014, PP No. 4464, LL SETNEG : 4 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan. 4575 LL SETNEG : 32 HLM. Selain itu PP ini mencabut sebagian atas ketentuan dalam Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020. 5696, LL SETNEG : 44 HLM. Status: Belum diverifikasi. U. setkab. 4575, JDIH PERATURAN. 179, TLN No. 109 Tahun 2000, PP No. 51 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. Ditetapkan: 25 Oktober 2005. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 738 orang dan santri 3. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 36. Tematik. 2020/No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 27 Tahun 2014. 798 lembaga dengan jumlah guru 243. PP NO. Peraturan Perundang-undangan. 37. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sudah tidak sesuai. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah. 15 Tahun 2004; UU No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. PP No. TAHUN-ANGGARAN-2023-ANGGARAN-PENDAPATAN-BELANJA-DAERAH. Pasal 55 (1) Kemudahan hubungan ke, dari, clan didalam ~gunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, amart, dan nyaman. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu membentuk Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran. U. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan Tol 2005 Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU No. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah. 12 Tahun. E. 55, LN. 8 Tahun. 5 Tahun 2022). Cari. 129, TLN No. peraturan perundang-undangan tentang Statuta dan Ortaker Perguruan Tinggi. Mojokerto No 9 Tahun 2021. 58, LN. Permenkes Nomor 10 Tahun 2013. Dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan fiskal salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha. UU No. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 2. 2005. pdf. 4568 LL SETNEG : 28 HLM. Per02/PJ/2018; Perda Kaltim No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. 4 Tahun 2020; Permenkeu No. Pada tahun 2005 jumlah pesantren mengalami peningkatan mencapai 14. 74 Tahun 2011; Permendagri No. 2005. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; PP No. setkab. (PP) NO. PERGUB Prov. 28 Tahun 1999, UU No. 4028, LL SETNEG : 7 HLM. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. 12, LN. 16, LN.